 |
| Dokumentasi Pertamina |
Diperkirakan harga Pertalite akan naik hingga Rp 10 ribu per liternya,topik ini menjadi berita paling banyak dibaca pada Rabu, 17 Agustus 2022. Sinyal kenaikan ini menguat dalam beberapa waktu terakhir melalui pernyataan-pernyataan pemerintah tentang subsidi BBM yang rawan jeblog.
Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), memperkirakan harga Pertalite akan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Dengan demikian, inflasi 2022 bisa menembus 6-6,5 persen secara year on year.
Ia juga menuturkan dampak kenaikan BBM akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Daya beli masyarakat bakal menurun dan membuat bertambahnya jumlah orang miskin baru. "Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati 5 persen," ucap Bhima.
Pemerintah sebelumnya telah memberi "kode" kenaikan harga BBM bersubsidi. "kode" ini menguat setelah anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak hingga Rp 502 triliun.
Bhima menuturkan di tengah pemulihan ekonomi sesudah pandemi Covid-19, kenaikan harga BBM bisa memberikan beban berat bagi masyarakat. Apalagi, sekarang ini ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, jam kerja dan gaji dipotong, hingga dirumahkan.
Di sisi lain Susi Pudjiastuti Minta Subsidi BBM Dihentikan. Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan program subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dia berpendapat subsidi itu bisa dialihkan untuk program bantuan sosial lainnya.
Susi menuturkan kebijakan subsidi sebetulnya tidak sehat untuk semua. Dalam prakteknya, kata dia, subsidi banyak disalah gunakan, diantaranya penyalurannya yang tidak tepat sasaran karena masyarakat mampu juga ikut menikmati.
"Sebaiknya subsidi BBM dihentikan & diberikan tunjangan hidup untk masyarakat berpendapatan rendah dg profesi pertanian, perhutanan & perikanan," kata dia dikutip dari akun twitter @susipudjiastuti, Selasa, 16 Aguatus 2022.
Cuitan Susi tersebut direspons oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Dia mengaku sependapat dengan Susi, tapi rakyat kini katanya harus dilindungi dengan subsidi karena tertekan akibat dampak konflik geopolitik.
